12entinfujirahayu

Just another WordPress.com site

lembaga pendidikan May 16, 2011

Filed under: Uncategorized — 12entinfujirahayu @ 4:41 am

entin.LEMBAGA PENDIDIKAN

  1. Pengertian Lembaga Pendidikan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian dari lembaga adalah badan organisasi yang bertugas mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Pengertian pendidikan adalah usaha yang sadar, teratur, dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar agar mempunyai sifat dan tabiat dengan cita-cita pendidikan. Definisi lain menyebutkan bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk mencapai tingkat dewasa. Jadi lembaga pendidikan adalah suatu badan atau organisasi yang bertugas untuk mengatur secara sistematis dalam bidang pendidikan.

  1. Macam-macam Lembaga Pendidikan

  1. Lembaga Pendidikan Formal

Dalam Undang-undang No 20 (2003:72) lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi. Sedangkan dalam system pendidikan nasional , dinyatakan bahwa setiap warga Negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

  1. Lembaga Pendidikan Nonformal

Dalam Undang-undang No 20 (2003:72) lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga penbdidikan yang disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal semakin berkembang, dengan bukti semakin dibutuhkannya keterampilan pada seseorang unrtuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal, diantaranya:

a. Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah.

b. Lapangan kerja, khususnya sector swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan nonformal yang terjadi pada organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, social, kesenian, olah raga, dan pramuka.

  1. Lembaga Pendidikan Informal

Dalam Undang-undang No. 20 (2003:72) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat.Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Namun pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga tidak paham tentang cara mendidik anak-anak dengan benar.

Secara rinci, lembaga pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu:

  1. Orang tua sebagai lembaga pendidikan.

Orang tua adalah orang pertama yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak. Sebab oranhg tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka orang tua dapat dikatakan sabagai suatu lembaga pendidikan.

  1. Yayasan sebagai lembaga pendidikan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yayasan adalah yayasan-yayasan yang bersifat social, seperti yayasan pemeliharaan anak yatim piatu dan yayasan pemeliharaan anak cacat. Yayasan-yayasan ini adalah suatu tempat dimana para anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau menyandang cacat serta tidak mempunyai tempat tinggal, maka akan mendapatkan perlindungan dari yayasan tersebut.

  1. Lembaga-lembaga keagamaan.

Di Indonesia sudah banyak kita jumpai lembaga-lembaga keagamaan, diantaranya: pondok-pondok pesantren, masjid, gereja serta biara. Lembaga tersebut mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pendidikan agama bagi para penganut-penganutnya.

  1. Negara sebagai lembaga pendidikan.

Negara sebagai suatu lembaga persekutuan hidup yang tertinggi, yang menginginkan untuk memiliki warga Negara itu yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan bagi calon warganegaranya. Hal ini mengharuskan ngara untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan didalam negaranya, maka dapat disebut Negara sebagai lembaga pendidikan.

  1. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendididikan

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, pada pasal 13 ayat 1 diterangkan bahwa jalur pendididikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sedangkan berdasarkan pasal 14 diterangkan pula bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berikut beberapa keterangan tentang hal tersebut :

1. Pada pasal 17 tentang Pendidikan Dasar.

Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”.

Ayat 2 menjelaskan “ Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.

  1. Pada pasal 18 tentang Pendidikan Menengah.

Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar”.

Ayat 2 menjelaskan bahwa” Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan”.

Ayat 3 menjelaskan bahwa”Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”.

Ayat 4 menjelaskan bahwa “Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan”.

  1. Pasal 19 tentang Pendidikan Tinggi.

Ayat 1 dari pasal ini menjelaskan” Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Ayat 2 menjelaskan bahwa” Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka”.

  1. Pasal 20 tentang Pendidikan Tinggi.

Ayat 1 menjelaskan bahwa” Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas”.

Ayat 2 menjelaskan “ Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Ayat 3 menjelasakan “ Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi”.

  1. Pasal 25 tentang Pendidikan Tinggi.

Ayat 1 menjelaskan “ Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi”.

Ayat 2 menjelskan “ Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya”.

  1. Pasal 26 tentang Pendidikan Nonformal.

Ayat 1 menjelaskan “ Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

Ayat 2 menjelaskan” Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsioanal serta pengembangan sikap dan kepribadian professional”.

Ayat 3 menjelaskan “ Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesksaraan, pendidikan ketarampilan dan pelatihan kerjapendidikan kesetaraan, serta pendiidkan lain yang ditunjukkan untuk memgembangkan kemampuan peserta didik”.

Ayat 4 menjelaskan “ Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga peltihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dam majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Ayat 5 menjelaskan” Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerkuakn bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mendiri, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Ayat 6 menjelaskan “ Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan”.

  1. Pasal 27 tentang Pendidikan Informal.

Ayat 1 menjelaskan “ Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mendiri”.

Ayat 2 menjelaskan “ Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”.

Ayat 3 menjelaskan “ Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

  1. Pasal 8 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Ayat 1 menjelaskan “ Pendidikan anak usia dini diselenggerakan sebelum jenjang pendidikan dasar”.

Ayat 2 menjelaskan “ Pendidikan anak usia didni dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”.

Ayat 3 menjelaskan Pedidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak”.

Ayat 4 menjelaskan “ Pendidikan anka usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Berkelompok (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat”.

Ayat 5 menjelaskan” Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan”.

  1. Pasal 29 tentang Pendidikan Kedinasan.

Ayat 3 menjelaskan “ Pendidikan kedinasan diselenggarakan melaui jalur pendidikan formal dan nonformal”.

  1. Tri Pusat Pendidikan

Sedangkan di Indonesia terkenal pula Tri Pusat Pendidikan, yaitu:

  1. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan. Tugas utama keluarga bagi anak adalah merupakan peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan.

2. Lingkungan Sekolah

Suatu keluarga tidak dapat melekukan semua tugas mendidik, oleh karena itu dikirimlah anak-anak ke suatu sekolah. Kehidupan di sekolah merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat. Di sekolah anak-anak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dibawah asuhan seorang guru. Anak-anak belajar berbagai macam ilmu keterampilan, yang akan dijadikan bekal untuk kehidupan nantidi masysrakat. Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan kepada anak, ilmu yang akan dipergunakan sepanjang hidup seorang anak.

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat mempunyai arti yang lebih dari arti suatu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan anak berada di dalam lingkungan masyarakat, apabila anak itu tidak berada dibawah pengawasan orang tua atau anggota keluaraga yang lain, dan tidak berada dibawah pengawasan guru atau petugas sekolah yang lain. Pengawasan tingkah laku perbuatan anak dalam lingkungan masyarakan dilakukan oleh petugas-petugas hukum dalam masyarakat, atau juyga orang-orang lain yang berada dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Indrakusuma, Amir Daien.1978. Pengantar Ilmu Pendidikan. Malang: IKIP Malang.

Pidarta, Made. 2007. Landasan Pendidikan. Jakarta: IKIP Jakarta.

Tirtarahardja, Umar dan La Sula.2000. Pengantar Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Bandung: Citra Umbara.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.